Landasan Hukum Penyusunan Apbn

Landasan Hukum Penyusunan Apbn. PDF file12 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain a UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara b UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003.

APBN dirancang berdasarkan dasar hukum atau landasan hukum yang jelas Dasar hukumnya adalah UUD 1945 (sesudah amandemen) Pasal 23 dimana inti dari isinya APBN ditetapkan setiap tahun dengan UndangUndang serta dilaksanakan secara terbuka Presiden mengajukan rancangan APBN kepada DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

APBN dan APBD SlideShare

Dasar Hukum APBN Seperti yang telah disinggung di atas APBN memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut UndangUndang Dasar 1945 pasal 23 UndangUndang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang tertinggi dalam struktur perundangundangan Indonesia Oleh sebab itu pengaturan tentang keuangan negara.

6 Fungsi APBD, Pengertian, Dasar Hukum, dan Sumber

Selain itu sobat dalam penyusunan APBN memiliki tujuan tersendiri yaitu Landasan hukum APBN adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun UU No17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Undangundang (UU) tentang Anggaran.

Landasan Hukum Penyusunan APBN simpleNEWS05

PDF fileNegara (APBN) termasuk didalamnya jadwal pembahasan APBN Sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan tersebut maka perlu disusun Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran K/L mulai tahun 2011 12 Tujuan Secara umum tujuan penerbitan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan.